Minggu, 22 April 2012

TENTANG GURU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2),
                     Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2),
                     Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3),
                     Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2),
                     Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5),
                     Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3)
                     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
                     Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
                     Guru;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
                       Republik Indonesia Tahun 1945;
                   2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
                       dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
                       Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
                       Republik Indonesia Nomor 4586);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
    utama mendidik, mengajar, membimbing,
    mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
    peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
    pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
    pendidikan menengah.
2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan
    akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan
     jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat
     penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik
     untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai
     pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga
     profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas
     pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau
     satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara
     berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang
    berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru
     untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama
    adalah perjanjian tertulis antara Guru dan
    penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
    memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban
    para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan
     berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh
    Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara
    pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka
    waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus,
    dan tercatat pada satuan administrasi
    pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin
    pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
    serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil
   dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah
   mengajar pada satuan pendidikan, baik yang
   diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
   maupun penyelenggara pendidikan yang sudah
   mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
   Bersama.
10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja
   adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan
   Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang
   mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
   Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan
   pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK
   adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia
   Dini pada jalur pendidikan formal yang
   menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
   berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan
   Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah
   salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini
   pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
   program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi
   anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
   tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
   pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
   menengah yang diselenggarakan pada satuan
   pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan
   Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat
   serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
   pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
   Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
   bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
   salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
   menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
   Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI
   adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
   dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
   pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
   jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
   SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
   formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
   jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
   atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
   belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs
   adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
   dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
   pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
   jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
   atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
   belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada
   jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan
   Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,
   Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
   Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang
   sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat
   SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
   formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
   jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari
   SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
   lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
   SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah
   salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam
   binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
   pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
   jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari
   SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
   lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
   SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat
   SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
   formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan
   pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan
   dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
   lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
   SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut
   MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
   formal dalam binaan Menteri Agama yang
   menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan
   kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan
   Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk
   lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
   diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi,
    pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
   non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan
   peranan dalam bidang pendidikan.
28. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau
   terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat
   yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain,
   daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,
   atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
29. Departemen adalah departemen yang menangani
   urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
   nasional.
30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
   pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
BAB II
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
Pasal 2
Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi,
Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.
Bagian Kesatu
Kompetensi
Pasal 3
(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
      merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan,
      dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai,
      dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan
      tugas keprofesionalan.
(2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
     meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
     kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
     profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
(3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
     bersifat holistik.
(4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada
     ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam
     pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurangkurangnya
     meliputi:
a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b. pemahaman terhadap peserta didik;
c. pengembangan kurikulum atau silabus;
d. perancangan pembelajaran;
e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan
   dialogis;
f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
g. evaluasi hasil belajar; dan
h. pengembangan peserta didik untuk
    mengaktualisasikan berbagai potensi yang
   dimilikinya.
(5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian
    yang:
a. beriman dan bertakwa;
b. berakhlak mulia;
c. arif dan bijaksana;
d. demokratis;
e. mantap;
f. berwibawa;
g. stabil;
h. dewasa;
i. jujur;
j. sportif;
k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
m. mengembangkan diri secara mandiri dan
   berkelanjutan.
(6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari
    Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi
    kompetensi untuk:
a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara
    santun;
b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
   secara fungsional;
c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
   pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan
   pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
   dengan mengindahkan norma serta sistem nilai
   yang berlaku; dan
e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan
   semangat kebersamaan.
(7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada
   ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam
   menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan,
   teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya
   yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
   dengan standar isi program satuan pendidikan,
   mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran
   yang akan diampu; dan
b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi,
   atau seni yang relevan, yang secara konseptual
   menaungi atau koheren dengan program satuan
   pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok
   mata pelajaran yang akan diampu.
(8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
   sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
a. standar kompetensi Guru pada satuan
   pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal
   bentuk lain yang sederajat;
b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI,
   dan pendidikan formal bentuk lain yang
   sederajat;
c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau
   rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA
   atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal
   bentuk lain yang sederajat; dan
d. standar kompetensi Guru pada satuan
   pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan
   pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
(9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada
   ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
   Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
   Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 4
(1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program
     pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh
     perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
     tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang
     diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat,
    dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
     pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang
     telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV
     sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    Pasal 5
(1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang
    merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi
    Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada
    jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata
    pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar
    nasional pendidikan.
(2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi
    program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi
    yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga
    kependidikan dan/atau program pendidikan
    nonkependidikan.
(3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
   pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang
   bersangkutan diangkat menjadi Guru.
(4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
   pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum
   memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   atau
b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui
   uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian
   komprehensif oleh perguruan tinggi yang
   terakreditasi.
(5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a memperhatikan:
a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan
   ekuivalensi satuan kredit semesternya;
b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan
   ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan
   prestasi tertentu.
(6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan
   uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
   baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah,
   maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap
    melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
(7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru
   Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik
   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar
   pertimbangan:
a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau
b. ketidakseimbangan yang mencolok antara
   kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang
   tugas.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik,
   pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud
   pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan
   Peraturan Menteri
Pasal 6
(1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur
    berdasarkan persyaratan latar belakang bidang
    keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
(2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
   RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang
   berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK
   atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat
   adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua
   puluh) satuan kredit semester.
(3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau
   MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang
   berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD
   atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat
   adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua
   puluh) satuan kredit semester.
(4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
   RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang
   berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain
   untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang
   sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
   40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau
   MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang
   berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain
   untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang
   sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
  40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
   RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada
   satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk
   lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana
   psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
   40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau
   MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan
   satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau
   SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik
   yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV
   kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan
   adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat
   puluh) satuan kredit semester.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
   ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur
   kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara
   pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional
   pendidikan.
Pasal 7
(1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi
    pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
   dan kompetensi profesional.
(2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan
    sebagai berikut:
a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan
   dititikberatkan pada penguatan kompetensi
   profesional; dan
b. untuk lulusan program S-1 atau D-IV
   nonkependidikan dititikberatkan pada
   pengembangan kompetensi pedagogik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
   dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh
   perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang
   mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pasal 8
Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara
objektif, transparan, dan akuntabel.
Pasal 9
(1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap
     tahun ditetapkan oleh Menteri.
(2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji
    kompetensi pendidik.
(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai
    dengan standar kompetensi.
(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup
    penguasaan:
a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman
   terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum
    atau silabus, perancangan pembelajaran, dan
   evaluasi hasil belajar;
b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
   dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata
   pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau
   seni yang secara konseptual menaungi materi
   pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau
   program yang diampunya.
(5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
   dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian
   praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan
   kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
   kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada
   satuan pendidikan yang relevan.
Pasal 10
(1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum
    yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
(2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki
    keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat
   diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
(3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan
    oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat
    diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
(4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan
    tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi
    Guru dari Departemen.
(5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat
    Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi
    Guru dari Departemen.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji
    kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
    ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 11
Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan
melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi
     Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji
     kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
(2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun
    ditetapkan oleh Menteri.
(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada
     ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
(4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional
    Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan
    dokumen yang mendeskripsikan:
a. Kualifikasi Akademik;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pengalaman mengajar;
d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
e. penilaian dari atasan dan pengawas;
f. prestasi akademik;
g. karya pengembangan profesi;
h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan
   sosial; dan
j. penghargaan yang relevan dengan bidang
   kependidikan.
(5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada
   ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai
   persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh
   Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:
a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan
   tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga
   kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan
   oleh Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan
   penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
   (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan
   Menteri.
Pasal 13
(1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi
    ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
a. memiliki program studi yang relevan dan
   terakreditasi;
b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang
   sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang
   memadai sesuai dengan standar nasional
   pendidikan.
(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
   Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang
   diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi
   penyelenggara pendidikan profesi atas dasar
   pertimbangan:
a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan
   penyelenggaraan pendidikan profesi;
b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
c. kondisi sosial-ekonomi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
   Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik
dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan
Pasal 14
(1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk
    peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam
    Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
    diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk
    peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam
    Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
    diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota
    menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi
    Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada
    satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
    pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
(4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
   kabupaten atau pemerintah kota menyediakan
   anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi
  Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang
   diselenggarakan oleh Masyarakat.
(5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan
   peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
   tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi
   tunjangan fungsional.
(6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung
   Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
   kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
  diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi
  untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam
   Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
   diselenggarakan oleh Pemerintah.
(8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan
    masing-masing, menyediakan anggaran uji
    kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi
   Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan
   pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
   Daerah.
(9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan
   kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran
   uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi
   Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan
    pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
BAB III
HAK
Bagian Kesatu
Tunjangan Profesi
Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang
      memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang
    telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh
   Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau
   Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai
   dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang
   dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi
   selain satuan pendidikan tempat bertugas.
(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan
   profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik
   yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan
   atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.
(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi
   ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi
   jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja
   sesuai dengan beban kerja kepala satuan
   pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban
   kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala
   satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan
   dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
   ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan
   beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala
   perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi
   satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai
   dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel,
   atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor
   dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
   guru bimbingan dan konseling atau konselor;
   atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan
   yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau
   pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai
   dengan beban kerja pembimbing khusus pada
   satuan pendidikan.
(4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
   pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru
   apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas
   sebagai pendidik yang:
a. berpengalaman sebagai Guru sekurangkurangnya
   8 (delapan) tahun atau kepala sekolah
   sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan
   profesional Guru dan tugas pengawasan.
(5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal
   tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan
   mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.
(6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada
   ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang
   bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan
   memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan
   peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang
bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak
     mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di
     satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta
     didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan
    ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru
   berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan
   huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan
   nasional.
Pasal 18
Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau
bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional
Pasal 19
Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional
diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah
   diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru
   kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan
   peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain
    satuan pendidikan tempat bertugas.
Pasal 20
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional
yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang
bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 21
(1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh
     Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan
     sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai
     dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat
    oleh penyelenggara pendidikan atau satuan
    pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan
    sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tunjangan Khusus
Pasal 22
Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai
belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kesetaraan Tunjangan
Pasal 23
(1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan
     tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan
     pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan
     kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang
     berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan
     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
     Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri
     yang menangani urusan pemerintahan di bidang
     pendayagunaan aparatur negara.
Bagian Kelima
Maslahat Tambahan
Pasal 24
(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
      kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya
     maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh
     Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara
     pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
     Masyarakat.
(2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar
     prestasi Guru.
(3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
     dapat berupa:
a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik
    atau non-akademik;
b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau
    buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri;
c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran
    yang diakui oleh Pemerintah;
d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu
   pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau
   olah raga;
f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal
  ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh
  Pemerintah; dan/atau
g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru
  dengan dedikasi yang baik.
(4) Maslahat tambahan diberikan kepada Guru
   berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat
   penugasannya sebagai Guru Tetap.
(5) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan
   diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh
   maslahat tambahan.
(6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang
   memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang
  telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh
  Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta
  satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang
  diampunya;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi
   selain satuan pendidikan tempat bertugas.
(7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana
  dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6)
  kecuali huruf c dapat diberi maslahat tambahan
  apabila:
a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan
   pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan
  beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala
   satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai
   dengan beban kerja wakil kepala satuan
   pendidikan;
c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program
   keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja
   sesuai dengan beban kerja ketua program
   keahlian satuan pendidikan;
d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan
   dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
   pengawas satuan pendidikan;
e. diberi tugas tambahan sebagai kepala
   perpustakaan satuan pendidikan dengan beban
   kerja sesuai dengan beban kerja kepala
   perpustakaan satuan pendidikan;
f. diberi tugas tambahan sebagai kepala
   laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan
   pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan
  beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau
  unit produksi satuan pendidikan;
g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling
  atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan
  beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau
  konselor; atau
h. bertugas menjadi pembimbing khusus pada
   satuan pendidikan yang menyelenggarakan
   pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu
   dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
   pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
   pemberian maslahat tambahan oleh Pemerintah diatur
   dengan Peraturan Menteri.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
   pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah
   provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
  pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah
  kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan
  Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.
Pasal 25
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat
(7) untuk Guru yang bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 26
Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:
a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa,
   atau penghargaan bagi Guru; dan
b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/
  atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk
  kesejahteraan lain.
Pasal 27
(1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan
     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
     berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya
     pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau
     anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan
     akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum
     menikah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
    kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 28
(1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru,
   baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah
   Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau
   satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat
   dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan
   sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat
   tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh
   Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau
   satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
Pasal 29
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan maslahat tambahan dalam bentuk
kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri
atau peraturan kepala daerah.
Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 30
(1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan
     sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa,
     dan/atau bertugas di Daerah Khusus.
(2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dapat berupa:
a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan
    kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau
    internasional;
b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran
   yang diakui pada tingkat daerah, nasional,
   dan/atau internasional; dan/atau
c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru
   dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui
   target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
(3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan
    komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran
    yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang
    ditetapkan dalam penugasan.
Pasal 31
(1) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam
    bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja
    luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau
    barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
(2) Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud
   pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan
   pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan,
   kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau
   internasional.
(3) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam
   rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan
   Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun
   kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan,
   hari pendidikan nasional, hari Guru nasional,
   dan/atau hari besar lain.
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala
  desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri,
  Presiden, dan/atau lembaga internasional.
(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian
  penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan.
Pasal 32
Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat
diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar
biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.
Pasal 33
Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan
tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya
sebagai Guru.
Pasal 34
(1) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas
     pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan
     penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan
     perundang-undangan.
(2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh
    Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
    Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.
(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib
    menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya
    perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di
    Daerah Khusus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
    ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 35
Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah
menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru
Nasional.
Bagian Ketujuh
Promosi
Pasal 36
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru
      berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas
     dan prestasi kerja.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
     kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan
     fungsional.
Bagian Kedelapan
Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi
oleh Guru kepada Peserta Didik
Pasal 37
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil
     belajar kepada peserta didiknya.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
     dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian
     pendidikan yang diatur dengan peraturan perundangundangan.
(3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari
    satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan
    kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi
    akademik dan/atau prestasi non-akademik.
(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam
    penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau
    kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan
    perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok
    mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta
    kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
    kepribadian.
(3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik
    dalam kegiatan ekstra kurikuler.
Pasal 39
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada
      peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma
      kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis
      maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru,
     peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan
     perundang-undangan dalam proses pembelajaran
     yang berada di bawah kewenangannya.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan
    maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat
    mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik
    Guru, dan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan
    yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian
    sanksinya berada di luar kewenangan Guru,
    dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan
    pendidikan.
(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
    yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru
    kepada pemimpin satuan pendidikan untuk
    ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
    Bagian Kesembilan
    Perlindungan dalam Melaksanakan tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektual
Pasal 40
(1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam
     melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan
     jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah
     Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru,
    dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan
    masing-masing.
(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
   melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
   ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
a. hukum;
b. profesi; dan
c. keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau
    Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam
    memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1).
Pasal 41
(1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari
   tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,
   intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak
   peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat,
   birokrasi, atau pihak lain.
(2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi
   terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
   pemberian imbalan yang tidak wajar,
   pembatasan dalam menyampaikan pandangan,
   pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau
   pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam
   melaksanakan tugas.
(3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan
   dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan
   penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko
   gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,
   kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,
   kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
Pasal 42
Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak
atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesepuluh
Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Pasal 43
(1) Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana
     dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh
     satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,
     Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
(2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana
    pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh
    satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,
    Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
(3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
    meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses
    memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
Bagian Kesebelas
Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru
Pasal 44
(1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam
      Organisasi Profesi Guru.
(2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi
     Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
     dilaksanakan dengan tetap mengutamakan
     pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi
     tanggung jawabnya.
Bagian Keduabelas
Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan
Pendidikan
Pasal 45
(1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam
       penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
a. satuan pendidikan;
b. kabupaten atau kota;
c. provinsi; dan
d. nasional.
(2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
    kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan
   dan silabusnya;
b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan
   pendidikan;
c. penyusunan rencana strategis;
d. penyampaian pendapat menerima atau menolak
   laporan pertanggungjawaban anggaran dan
   pendapatan belanja sekolah;
e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari
   satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan; dan
h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
   kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
   saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan
   dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
   bidang pendidikan;
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
   dan
c. kebijakan operasional pendidikan daerah
   kabupaten atau kota.
(4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
   kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau
   pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
   bidang pendidikan;
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
  dan
c. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.
(5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
   kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau
   pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
   bidang pendidikan;
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
   dan
c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.
(6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan
   ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok,
   atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan.
  Bagian Ketigabelas
Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik,
Kompetensi, dan Keprofesian Guru
Pasal 46
Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya,
serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan
profesi dalam bidangnya.
Pasal 47
(1) Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi
     Akademik bagi Guru yang belum memenuhi
     kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka
     memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2).
(2) Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV
     dapat melakukan pengembangan dan peningkatan
     Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan
     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi
     Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik
     dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan
     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi
    Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik
    dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi
    keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan
    ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
    dan/atau olah raga.
(5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
   menyediakan anggaran untuk pengembangan dan
   peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan
   ayat (4).
Pasal 48
(1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4)
      dilakukan melalui sistem pembinaan dan
     pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang
     dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan
     fungsional.
(2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan
     fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
     diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan
    kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pemagangan;
d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan
    inovatif;
e. karya inovatif;
f. presentasi pada forum ilmiah;
g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian
   oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
h. publikasi buku pengayaan;
i. publikasi buku pedoman Guru;
j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan
   khusus dan/atau pendidikan layanan khusus;
   dan/atau
k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai
   Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau
   Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan
   dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
    diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 49
Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik,
kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47,
dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan
tugasnya.
Bagian Keempatbelas
Cuti
Pasal 50
(1) Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah
    Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan
     ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang
    diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh
    cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan
    Kerja Bersama.
Pasal 51
(1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
     Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan
     untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6
     (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji
     penuh.
(2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    diberikan kepada Guru yang telah memenuhi
    Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat
    Pendidik.
(3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
   diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6
    (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan
    memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2).
(4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   digunakan oleh Guru untuk:
a. penelitian;
b. penulisan buku;
c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang
   relevan dengan tugasnya;
d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif
   sendiri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk
   pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud
   pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
BEBAN KERJA
Pasal 52
(1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
a. merencanakan pembelajaran;
b. melaksanakan pembelajaran;
c. menilai hasil pembelajaran;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada
pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban
kerja Guru.
(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau
lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh
empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat
puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan
tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.
Pasal 53
Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk
memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:
a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
b. berkeahlian khusus; dan/atau
c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan
nasional.
Pasal 54
(1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40
(empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan
pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan
konseling atau konselor.
(2) Beban . . .
- 36 -
(2) Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing
80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala
satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan
dan konseling atau konselor.
(3) Beban kerja ketua program keahlian satuan
pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua
belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan
yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit
produksi satuan pendidikan yang memperoleh
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah
paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1
(satu) minggu.
(6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau
konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan
konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh)
peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan
pendidikan.
(7) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah
paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu.
(8) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas
mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata
pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan
pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang
ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat)
jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(9) Ketentuan . . .
- 37 -
(9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas
yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS
Pasal 55
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat
memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru
dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang
memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah
Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:
a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan
b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang
diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
(3) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan
usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah.
(5) Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan
profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan tunjangan khusus selama
menjalankan tugas sebagai Guru.
Pasal 56
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk
memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan
nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
(2) Pola . . .
- 38 -
(2) Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas
Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah
Daerah.
(3) Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk:
a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang
mampu mengampu pembelajaran pada satuan
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal;
c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang
potensial untuk dikader menjadi kepala satuan
pendidikan dan/atau pengawas satuan
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas
kelompok mata pelajaran; atau
d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara
nasional.
(4) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk:
a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah;
b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang
mampu mengampu pembelajaran pada satuan
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal;
c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang
potensial untuk dikader menjadi kepala satuan
pendidikan dan/atau pengawas satuan
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas
kelompok mata pelajaran; atau
d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah
yang bersangkutan.
Pasal 57 . . .
- 39 -
Pasal 57
(1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan
dinas harus menandatangani pernyataan tertulis
bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat
menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang
telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan
menempatkannya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan
Pasal 58
(1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan
kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka
pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau
antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan
Guru di Daerah Khusus.
Pasal 59 . . .
- 40 -
Pasal 59
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah wajib menandatangani pernyataan
kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus
paling singkat selama 2 (dua) tahun.
(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia
Guru pengganti.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru
pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses
pembelajaran pada satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 60
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas
rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas
di Daerah Khusus.
(3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru
yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya
sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural
Pasal 61
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru
yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling
singkat selama 8 (delapan) tahun.
(3) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan
haknya untuk memperoleh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan
maslahat tambahan.
(4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan
hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan
fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan
tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan
sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada
jabatan struktural
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru
pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada
jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Pemindahan
Pasal 62
(1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi,
antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan,
maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat
nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun
kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan
berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama.
(4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan
bertugas pada satuan pendidikan paling singkat
selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas
di Daerah Khusus.
BAB VII
SANKSI
Pasal 63
(1) Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi
Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan maslahat tambahan.
(2) Guru . . .
- 43 -
(2) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban
melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat)
jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian
dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat
tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
(3) Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru
yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang
menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana
diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama
1 (satu) tahun bagi Guru;
b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi
Guru; atau
c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4
(empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain
Guru.
(4) Guru yang telah melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi
mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan
selama 4 (empat) tahun;
b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama
4 (empat) tahun;
c. penghentian pemberian tunjangan fungsional
atau subsidi tunjangan fungsional selama 4
(empat) tahun; atau
d. penghentian pemberian maslahat tambahan
selama 4 (empat) tahun.
(5) Guru . . .
- 44 -
(5) Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai
dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara
melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan
wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang
pernah diterima.
Pasal 64
Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai
penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan
evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi
lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat
dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan
pendidikan profesi oleh Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen:
a. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat
Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;
b. Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara
langsung apabila:
1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2)
atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi
dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang
relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata
pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru
bimbingan dan konseling atau konselor, dengan
golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golongan IV/b; atau
2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya
IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif
setara dengan golongan IV/c.
c. Guru . . .
- 45 -
c. Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi
Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata
pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan
pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam
pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata
pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan
pendidikan yang diampunya;
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada
satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan
rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan
profesi.
Pasal 66
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang
belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV,
dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh
Sertifikat Pendidik apabila sudah:
a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai
pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru;
atau
b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka
kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
Pasal 67
Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi
kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk
memperoleh Sertifikat Pendidik.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
                                                                                                               Ditetapkan di Jakarta
                                                                                                     pada tanggal 1 Desember 2008
                                                                                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                                                                          ttd.
                                                                                       DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

                                                                                                            Diundangkan di Jakarta
                                                                                                    pada tanggal 1 Desember 2008
                                                                              MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA,

                                                                                                                          ttd.
                                                                                                        ANDI MATTALATTA

0 Komentar:

Poskan Komentar

Berlangganan Poskan Komentar [Atom]

<< Beranda